1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Bidang Pelatihan Kesehatan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi baik dalam lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan maupun dengan instansi lain di luar UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.
  2. UPT Bidang Pelatihan Kesehatan harus menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.
  3. Dalam melaksanakan tugas, kepala UPT, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sesuai dengan tugas masing-masing.
  4. Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
  5. Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
  6. (a) Setiap pimpinan unit kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. (b) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masingmasing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
  8. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
  9. Setiap pimpinan unit kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.